Antara Putusan MK Vs Pencalonan Abdul Hafid Ahmad di Pilkada Kaltara 2020

Antara Putusan MK Vs Pencalonan Abdul Hafid Ahmad di Pilkada Kaltara 2020
Headshot H.Abdul Hafid Achmad

Nunukan - Waktu jeda 5 tahun untuk narapidana kasus Korupsi baru saja dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu 11 Desember 2019 lalu, ICW dan Perludem menggugat PKPU yang tak memuat aturan mantan Napi atau Napi korupsi maju Pilkada.

Belum setahun putusan tersebut lahir, sudah ada kasus dimana mantan napi mengajukan diri menjadi balon Kepala Daerah, sementara putusan MK memiliki sifat final dan mengikat. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) (Penjelasan Pasal 10 ayat [1] UU MK).

Pertanyaan kemudian mengemuka dengan adanya Abdul Hafid Ahmad yang mendaftarkan diri sebagai Balon Gubenur Kaltara, mengantongi 57.510 suara dukungan, ia menggandeng Makinun Amin dan mendaftarkan diri ke KPU Kaltara di jalan Sengkawit Tanjung Selor kabupaten Bulungan, Rabu 19 Februari 2020.

Kuota dukungan suara tersebut telah mencukupi dari syarat 45.011 suara sebagaimana dipersyaratkan untuk melenggang ke Pilkada Kaltara yang segera digelar 23 September 2020 nanti.

Menjawab sorotan publik, ketua Komisioner KPU Nunukan Rahman mengatakan, pendaftaran Abdul Hafid - Makinun tak melanggar aturan PKPU.

"Misalnya kalau ada yang sudah dua periode jadi Bupati mendaftar, kita terima, tapi tahapan masih berjalan, nanti ada verifikasi administrasi, verfikasi faktual berupa sensus, penyelidikan dilapangan, banyak tahapan untuk menentukan lolos atau tidaknya,"ujarnya, Senin (24/02/2020).

Rahman menjelaskan, Dalam PKPU dicantumkan bahasa penyerahan surat dukungan dan bukan penyerahan sarat calon, sehingga pendaftaran Balon pasangan Gubernur Kaltara 2020 Abdul Hafid dan Makinun bisa mengikuti tahapan lebih lanjut.

Rahman juga mengakui bahwasanya dalam putusan MK, majelis hakim memastikan perubahan dilakukan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Revisi pasal itu mendetailkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Selain mantan narapidana harus memiliki jeda 5 tahun untuk dapat maju dalam pemilu, mantan napi yang akan maju juga bukan merupakan pelaku tindak pidana berulang. Eks napi juga harus jujur mengumumkan kepada publik terkait statusnya.

"Jadi itu nanti KPU pusat yang punya kewenangan, dan memang aturan itu belum di PKPU-kan, intinya ketika itu sudah menjadi keputusan MK, artinya sudah diketahui umum, berpulang kepada pemahaman masing masing, kalau KPU daerah hanya melaksanakan regulasi yang ada sesuai ketentuan,"jelasnya.

Dalam kasus Abdul Hafid Ahmad Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, Kalimantan Timur, menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara.

Ketua Majelis Hakim Casmaya  didampingi dua hakim ad hoc, Poster Sitorus dan Rajali, memvonis Abdul Hafid Ahmad yang kala itu menjabat sebagai Bupati Nunukan dan menjadi ketua panitia pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau, turut serta melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya selama proses pembebasan lahan seluas 62 hektare dalam sidang yang digelar, Senin, 25 Juni 2012.

Dalam pembebasannya diketahui, sedianya tanah yang dibebaskan tidak berstatus Surat Penguasaan Pemilikan Tanah (SPPT) melainkan dengan sertifikat tanah. Karena itu, jaksa menilai telah terjadi kerugian negara senilai dana yang dikeluarkan pemda yaitu senilai Rp 7,06 miliar untuk 62 hektare tanah.

Majelis hakim menilai Abdul Hafid Ahmad tidak menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya di panitia pembebasan lahan sehingga menimbulkan kerugian negara.  Hal memberatkan lainnya, tindakan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.(Dzulfiqor)