Disdik Nunukan Membuka 4 Sekolah Baru Untuk Antisipasi Membludaknya Jumlah Murid di PPDB 2021

Disdik Nunukan Membuka 4 Sekolah Baru Untuk Antisipasi Membludaknya Jumlah Murid di PPDB 2021
Suasana proses belajar mengajar di salah satu SD di Kabupaten Nunukan

Nunukan – Sejumlah sekolah SD dan SMP di Nunukan Kalimantan Utara seringkali tak mampu menampung siswa baru ketika musim Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tiba.


Ada 136 SD dan 46 SMP di Kabupaten Nunukan. Namun demikian, masih banyak pelajar SMP di perbatasan RI – Malaysia ini, menumpang belajar di sekolah sekolah SD. 


Agar persoalan tersebut tidak kembali terjadi pada PPDB 21 Juni 2021 nanti, Dinas Pendidikan Nunukan membuka 4 sekolah baru. Masing masing SMPN 4 Nunukan Selatan, SDN 6 Nunukan, SMPN 1 Lumbis Hulu dan SMPN 1 Krayan Barat.


‘’Membuka 4 sekolah itu menjadi jawaban Pemerintah Daerah Nunukan kalau ditanya bagaimana mengantisipasi membludaknya murid baru yang terjadi setiap tahunnya,’’ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Nunukan, Widodo, Selasa (26/05/2021).


Meski fisik sekolah masih dalam tahap pembangunan, Dinas Pendidikan sudah mempersiapkan para peserta didik baru untuk belajar dengan skema rolling dengan SD terdekat.


Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mereka sementara masih menginduk ke SMP paling dekat atau bisa dikatakan filial, sampai gedung sekolah baru siap digunakan.


‘’Ketika sekolah jadi, muridnya sudah ada nanti. Kita siapkan dua ruangan di setiap sekolah itu. Sekolah yang kelebihan murid akan melaporkan ke Dinas Pendidikan dan kita akan menyalurkan ke sekolah yang kuotanya kurang,’’lanjutnya.


Ada 2 hal yang menjadi sebab membludaknya murid sekolah di Nunukan. Yaitu karena banyaknya anak anak buruh perusahaan, dan kurangnya jumlah bangunan sekolah di wilayah pedalaman.


Sebenarnya, kata Widodo, program yang paling tepat untuk mengatasi anak anak sekolah di perbatasan, adalah sekolah berasrama. 


‘’Hanya saja, anggaran untuk pembangunan sekolah berasrama terlalu besar sehingga Pemerintah harus menimbang ulang kebijakan tersebut,’’keluhnya.

 

Dikritisi sekolah swasta

 

Kebijakan membuka atau menambah sekolah negeri menjadi salah satu permasalahan yang diprotes sekolah swasta di Nunukan. 


Widodo juga tidak menampik fenomena tersebut. Ia mengatakan, sampai hari ini, mindset orang tua murid di Nunukan masih selalu membandingkan sekolah swasta dan sekolah negeri. 


Mereka bahkan dengan tegas menolak menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Para orang tua berprinsip lebih baik anaknya tidak bersekolah kalau bukan di sekolah negeri.


‘’Kalau seperti itu kita harus bagaimana? undang undang mengatakan pendidikan adalah hak semua warga Negara. Ketika mereka memilih tak mau menyekolahkan anaknya kalau bukan di sekolah negeri, itu membuat beban pemerintah daerah. Angka anak putus sekolah akan tinggi,’’jawabnya.


Kasus tersebut banyak terjadi di pedalaman Nunukan. Banyak pelajar harus menyewa rumah kos jauh dari orang tua dan menjadi anak tidak terurus.


Ketika orang tua memutuskan untuk menemani anak dan menjaga mereka demi bersekolah, mereka dihadapkan pada dilema pekerjaan mereka yang terbengkalai dan nihil pemasukan. 


Yang terjadi kemudian adalah, orang tua mengajak anaknya pulang ke kampung dan si anak akhirnya terpaksa putus sekolah.


Meski tidak membantah adanya opini penelantaran sekolah swasta, Widodo menegaskan, Pemerintah Daerah sudah memberi perhatian lebih kepada sekolah sekolah swasta.


Pemerintah Daerah selalu menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik BOSDA maupun BOSNAS. 


Walaupun sekolah swasta tersebut jumlah muridnya tidak memenuhi kuota, jatah BOS diberikan sama besar dengan sekolah negeri.


‘’Dilema dunia pendidikan di perbatasan seperti itu. Sekolah swasta masih belum menjadi pilihan masyarakat, kita simalakama. Jadi kita akhirnya memilih bagaimana mengakomodir mereka dulu, jangan sampai mereka putus sekolah,’’jelasnya.


Di sisi lain, Kabupaten Nunukan juga masih kekurangan setidaknya 600 guru. Kendati demikian, Dinas Pendidikan optimis dengan adanya kebijakan rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru.


Dalam persaratannya, Guru PPPK akan ditempatkan di daerah tertentu dan tidak bisa dipindahkan sampai pensiun.


‘’Masalah pendidikan di Nunukan perlahan terurai. Kita yakin problem sekolah over kuota teratasi di PPDB 2021, demikian pula masalah kekurangan guru,’’tegasnya.


Widodo menambahkan, skema penerimaan murid baru masih sama dengan kriteria tahun sebelumnya, yaitu Zonasi, Afirmasi, Pindahan dan Prestasi.


Untuk kabupaten Nunukan, prosentase penerimaan murid SD dibagi dengan 80 persen zonasi, 15 persen untuk afirmasi dan 5 persen murid pindahan. Tidak ada kriteria prestasi untuk PPDB SD.


Sementara untuk SMP, prosentasenya adalah 50 persen zonasi, 15 persen untuk afirmasi, Perpindahan 5 persen dan 30 persen kategori prestasi, baik akademik atau non akademik.


‘’Dengan sarat, piagamnya paling sebentar 6 bulan diterima, itu yang kita akui. Kalau belum 6 bulan belum diakui,’’kata Widodo.(02)