Harga LPG Subsidi Tak Terkendali Pemkab Nunukan Wacanakan Kartu Miskin

Nunukan

Harga LPG Subsidi Tak Terkendali Pemkab Nunukan Wacanakan Kartu Miskin
Kapal Kayu yang Berisi Muatan Tabung Gas LPG

Nunukan - Keluhan terkait harga gas LPG subsidi (gas 3 Kg) di Nunukan Kalimantan Utara menjadi sebuah persoalan pelik yang butuh penanganan serius.

Harga LPG subsidi yang dikhususkan untuk golongan ekonomi kelas bawah inipun menjelma menjadi ladang bisnis untuk diperjual belikan demi meraup keuntungan.

Di wilayah Nunukan tepatnya di pasar Minggu desa Mamolo Nunukan Selatan saja masyarakat bahkan mengeluhkan harga LPG 3 Kg mencapai Rp.55.000 jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.16.500 sebagaimana disyaratkan dalam penjualan.

"Sampai sekarang bisa di cek, saya beli di pangkalan Rp.20.000 sampai Rp.25.000, itupun jarang ada, tapi di pasar banyak dijual mulai Rp.50.000 sampai Rp.55.000,"ujar pengecer botol dan jerigen di pasar Mamolok, Jamaludin Daeng Liwang. Selasa (22/10/2019).

Persoalan harga melangit dan kekurangan distribusi di Nunukan disebabkan karena masyarakat banyak yang mengambil lebih dari jatah dan hak seharusnya.

Data Dinas Perdagangan Nunukan, kuota LPG subsidi untuk Nunukan sekitar 60.000 tong, terbagi untuk 2 pulau yakni Nunukan sebanyak 40.000 tong dan Sebatik, sebanyak 20.000 tong.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada dinas Perdagangan Nunukan Andi Jhoni mengatakan, distribusi Pertamina dialokasikan untuk 2 agen legal, masing - masing agen Karya Jasa Liem di Kecamatan Nunukan dan PT.Sebatik Induk Flower di kecamatan Sebatik.

"Kalau kuota kami bisa pastikan sangat mencukupi, hanya saja masyarakat ini mengambil jatah melebihi ketentuan dan pengawasan kita akui sangat minim,"ujarnya.

Pemkab Nunukan juga tidak melihat persoalan ini sebelah mata, saat ini mereka telah membentuk satgas khusus pengawasan distribusi gas LPG subsidi diketuai asisten Ekonomi dan Pembangunan pemkab Nunukan Robi Nahak Serang, Unit Reskrim Polres Nunukan, Camat, juga Dinas Perdagangan, dan segera mencetak stiker untuk ditempelkan pada rumah-rumah penduduk dengan kategori miskin.

Rumah yang ditempeli stiker tersebut akan diberi kartu yang nantinya ditunjukkan kepada agen LPG bahwa yang bersangkutan adalah konsumen dengan kategori miskin dan berhak mendapat LPG subsidi.

"Nah itu salah satu solusi yang akan kami segera lakukan dalam waktu dekat, jadi semua terkontrol, sekaligus sebagai beban moral bagi mereka yang kaya atau mampu, tapi menggunakan LPG hak masyarakat miskin,"katanya.

LSM Lidik Perbatasan (Libas) juga mencermati persoalan kelangkaan dan naiknya harga gas LPG yang melonjak tinggi, mereka juga berencana meminta eksekutif dan legislatif segera turun tangan.

"Ketika harga sudah mencapai Rp.50.000 itu sudah bukan untuk warga miskin peruntukannya, mohon ini disikapi serius"kata Ketua LSM Libas Fadli berkomentar.

Persoalan ini akan dibawa ke DPRD untuk menjadi bahan rapat yang dijadwalkan Rabu 23 Oktober 2019. (Dzulviqor)