KPU Gelar Penetapan Paslon Asmin Laura-Hanafiah Sebagai Bupati Nunukan

KPU Gelar Penetapan Paslon Asmin Laura-Hanafiah Sebagai Bupati Nunukan
Ketua KPU Nunukan Rahman

Nunukan - Mahkamah Konstitusi (MK) RI memutuskan tidak menerima permohonan calon bupati dan wakil bupati Nunukan nomor urut 2 H.Danni Iskandar-M.Nasir dalam gugatannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan, terkait hasil Pilkada Nunukan 2020.

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan Kalimantan Utara menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih  2021 – 2024 di Sayn café & resto, jalan ahmad Yani Nunukan, Jumat(19/022021).

 

Pleno penetapan digelar atas dasar Keputusan KPU Nunukan Nomor : 797/PL.02.6-KPT/6503/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020.

 

Dan Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/PHP.BUP-XIX/2021, serta dituangkan dalam Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, Nomor : 22/PL.02.7-BA/6503/KPU-KAB/II/2021.

 

Ketua KPU Nunukan Rahman mengatakan, berdasarkan Pasal 107 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang Undang yang berbunyi  : Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati terpilih, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

 

‘’Maka dengan ini, pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Hj.Asmin Laura SE,MM dan H.Hanafiah SE, MSI dengan perolehan suara terbanyak sejumlah 48.019 suara, kami tetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020,’’ujarnya dalam sidang pleno tersebut.

 

Sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 797/PL.02.6-KPT/6503/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, perolehan suara Paslon Nomor urut 1 Asmin Laura – Hanafiah (Amanah) sebanyak 48.019 suara atau 51,42 persen dari total suara sah.

 

Sementara Paslon Nomor urut 2, Danni Iskandar – Muhammad Nasir (Damai) mendapat 45.359 suara atau 48,58 persen dari total suara sah.

 

Hasil pleno penghitungan suara ini, kemudian menjadi sebuah sengketa Pilkada yang digugat  Paslon Danni Iskandar dan Muhammad Nasir (Damai). Mereka memohon kepada MK agar membatalkan Keputusan KPU Nunukan yang telah menetapkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 Asmin Laura dan Hanafiah (Amanah) sebesar 48.019 suara karena didapat dengan cara yang melanggar hukum, tidak jujur dan tidak sesuai asas pemilu.

 

Damai selaku pemohon mendalilkan, selisih hasil perolehan suara paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 menurut Termohon adalah 2660 suara.

 

Damai mengajukan permohonan in  casu ke MK, untuk mencari keadilan karena menilai proses Pilkada Nunukan 2020, sarat dengan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan penyelenggara pemilu maupun yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1, sehingga mempengaruhi hasil akhir.

 

MK lalu menjawab dengan Putusan Nomor : 49/PHP.BUP-XIX/2021 Perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nunukan, yang diputuskan dalam rapat permsuyawaratan hakim oleh 9 Hakim Konstitusi pada Rabu 10 Februari 2021.

 

Hakim MK memutuskan Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016.

 

Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi  yang diketuai Daniel Yusmic P. Foekh.(01)