Meminimalisir KKN, Wabup Nunukan Launching Klinik PPLH

Meminimalisir KKN, Wabup Nunukan Launching Klinik PPLH
Wakil Bupati Nunukan (kedua dari kiri) saat melaunching Klinik PPLH.

Nunukan – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah melaunching  proyek perubahan Klinik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kantor Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (19/11/2021).

 

Klinik PPLH adalah inovasi yang diprakarsai oleh Ahmad Musyafar, Kepala Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan, yang saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) tahun 2021.

 

Melalui Klinik PPLH, pembinaan dan pengawasan terhadap operasional badan usaha atau perusahaan yang punya kaitan erat dengan lingkungan hidup bisa dilaksanakan secara online.

 

Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah dalam kesempatan itu memberi apresiasi terhadap inovasi dan aplikasi – aplikasi yang dibuat oleh para peserta PKA karena sebagian besar berbasis internet, sehingga lebih memudahkan, lebih murah, dan mengurangi potensi terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

 

Selain itu, audit dan pemeriksaan juga akan lebih mudah dilkakukan, baik oleh BPK, maupun inspektorat, terhadap inovasi dan aplikasi yang berbasis digital. “(semua) arahnya memang akan menuju PBE, pelayanan berbasis elektronik, sehingga adanya inovasi dan aplikasi – aplikasi ini merupakan sebuah langkah maju yang harus diapresiasi dan diberikan dukungan,” kata Hanafiah.

 

Kepala BKPSDM Kaharuddin Tokkong dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa saat ini para ASN harus mulai melek terhadap teknologi informasi. Karena menurutnya, pengukuran terhadap kualitas kerja dan kedisiplinan ASN nantinya akan dilaksanakan dengan system yang berbasis digitalisasi internet.

 

Sementara Kepala DLH Kabupaten Nunukan H. Rustan Syamsudin mengatakan proses penerbitan ijin terhadap badan usaha yang terkait erat dengan persoalan lingkungan saat ini lebih mudah, akan tetapi pengawasanya yang diperketat untuk menghindari damapak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

 

Menurut Rustan, pengawasan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga harus terus dilaksanakan, meskipun dalam situasi pandemic covid – 19.

 

“Klinik PPLH merupakan solusi agar pengawasan tetap jalan, namun intensitas pertemuan fisiknya dibatasi,” kata Rustam.(01)