Modus Penjualan LPG Subsidi Dibeberkan Dalam RDP di Gedung DPRD Nunukan

Modus Penjualan LPG Subsidi Dibeberkan Dalam RDP di Gedung DPRD Nunukan
Ketua LSM LIBA$ ,Fadly saat menyampaikan temuannya kepada Ketua DPRD

Nunukan - Pola penyimpangan dalam distribusi LPG subsidi dibongkar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat Ambalat gedung DPRD Nunukan Kalimantan Utara.

Dipimpin ketua DPRD Nunukan Hj.Rahma Leppa Hafid, wakil ketua I H.Irwan Sabri dan ketua komisi II Welson dan dihadiri nyaris seluruh anggota dewan, Asisten 2 Ekonomi Pembangunan, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan, sebab musabab kelangkaan LPG subsidi dan indikasi penyelewengan dalam distribusi dikupas dan ditelaah.

Salah satu masyarakat yang hadir Jamaluddin memberitahukan adanya penyimpangan dalam penjualan bersumber dari pangkalan.

"Di Nunukan selatan ada 3 pangkalan menjual dengan harga Rp.20.000 sampai Rp.25.000, saya bisa buktikan,"ujarnya dalam hearing, Jumat (25/10/2019).

Jamaludin menuturkan bahwa ia merupakan warga tidak mampu yang hanya menempati rumah sewa, entah berapa kali ia mengantre LPG namun kecewa karena seringkali pangkalan mengatakan habis padahal, menurutnya, sebagian disembunyikan untuk dijual lebih mahal.

Ia menunjukkan beberapa bukti bahwa ia adalah keluarga miskin yang layak menerima subsidi LPG, seharusnya orang seperti dia yang dilayani, bukan malah termarginalkan dengan dugaan penyelewengan subsidi yang dijadikan lahan bisnis.

"Ada pemilik pangkalan memiliki toko, dari 100 LPG yang datang, dia jual 30 tong saja, 70 tong lagi kemana kalau bukan dijual demi keuntungan besar?,"katanya kecewa.

Sejumlah LSM yang datang dalam RDP masing masing Lidik Perbatasan (Libas), Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), juga LSM Pancasila Jiwaku (Panjiku) menyayangkan persoalan pengawasan yang sangat lemah dalam distribusi LPG subsidi untuk masyarakat miskin.

Mereka mengatakan selayaknya pemerintah melihat ini sebuah persoalan penting karena menyangkut kebutuhan hidup dimana dapur harus tetap ngebul dan segera memberikan solusi konkrit atas persoalan yang berlarut tak kunjung ada solusinya ini.

"Bisa dengan memberlakukan surat miskin, terbitkan aturan entah perda atau perbup, dengan melibatkan Pemprov Kaltara karena bagaimanapun ini domain Dinas Pertambangan Provinsi, dan satu hal yang harus difahami, tidak ada dasar aturan yang membolehkan pengecer menjual barang subsidi, harap ini jadi perhatian,"kata para ketua LSM, Fadli Wirakusuma (Libas), Mansur Rincing (Panjiku) dan Herman (LPPNRI).

Banyak temuan oleh LSM terkait modus penjualan, dari suplai dan kedatangan LPG saja, oknum petugas pengawas dari ekonomi dan pembangunan Pemkab Nunukan sudah pilih kasih dan memprioritaskan kenalan mereka, padahal setiap kedatangan LPG, agen baru bisa menjual keesokan harinya karena pengawas harus mendata dan memastikan distribusi ke sejumlah agen tidak diselewengkan.

"Pengawas bilang jangan langsung dijual, tapi begitu datang orang yang mereka kenal, oknum ini yang minta supaya agen memberikan dulu jatah kepada temannya"beber mereka.

Begitu pula setelah sampai di pangkalan, nihilnya pengawasan seakan memberi peluang semakin leluasanya monopoli harga, karena saat ini terjadi sebuah kelangkaan LPG subsidi, kemungkinan ada kerjasama pangkalan dan pengecer untuk membuat harga tinggi, padahal barang tersebut adalah subsidi.

"Sebaiknya pengawasan yang diperketat, lakukan tindakan tegas, karena sudah jelas peruntukannya adalah untuk masyarakat miskin, menjual barang subsidi melanggar hukum, bisa dipenjarakan,"kata mereka. (Dzulviqor)