Operasi Zebra 2021, Polisi Banyak Temukan Mobil Plat Merah Nunggak Pajak

Operasi Zebra 2021, Polisi Banyak Temukan Mobil Plat Merah Nunggak Pajak
Satlantas Polres Nunukan saat menggelar Operasi Zebra 2021

Nunukan – Satlantas Polres Nunukan Kalimantan Utara menemukan sejumlah mobil pelat merah diduga belum membayar pajak kendaraan alias menunggak dalam operasi Zebra 2021.

 

‘’Ada banyak yang menunggak atau belum bayar pajak. Kalau data pastinya kami belum tahu, kalau puluhan adalah. Masalah ini juga menjadi keluhan Samsat ke kami saat kita melakukan koordinasi sebelum operasi Zebra digelar,’’ujar Kasat Lantas Polres Nunukan, AKP Arofiek Aprilian Riswanto, saat dikonfirmasi, Kamis (18/11/2021).


Arofiek mengatakan, Satlantas telah memberi concern khusus atas permasalahan ini.


Pasalnya, pembayaran pajak mobil pelat merah juga menjadi keluhan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). 


Sebelum operasi digelar, Satlantas Nunukan melakukan koordinasi dan meminta petunjuk atas kasus mobil dinas yang telat membayar pajak bersama Pemkab Nunukan.


Alhasil, Operasi Zebra digelar dengan melakukan sosialisasi taat pajak bersama Samsat.


‘’Sampai akhir November 2021, pembayaran pajak yang telat tidak ada denda. Bahkan ada kemudahan fasilitas dan pembayaran karena sudah menjadi program pusat. Sayang kalau kesempatan ini terlewat. Silahkan ke Samsat untuk melunasi tagihan pajak sebagai salah satu kewajiban warga Negara yang baik,’’ujarnya lagi.


Arofiek cukup menyesalkan banyaknya mobil dinas yang menunggak pajak. Hal ini tentu akan menjadi preseden buruk di masyarakat.


Padahal asset Negara yang dikendarai oleh abdi Negara seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.


‘’Sangat disayangkan kasus begini terjadi. Terakhir kali kami menindak mobil plat merah yang sudah 5 tahun menunggak pajak. Mohon ini jadi perhatian serius,’’tegasnya.


Operasi Zebra 2021 digelar selama 14 hari, mulai Senin 15 November sampai 28 November nanti.


Focus sasaran menyasar pada edukasi dan ketaatan protocol kesehatan. Tindakan tilang akan berlaku bagi para pengendara yang berpotensi mengakibatkan laka lantas.


‘’Termasuk anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor. Kalau tidak kita tindak, orang tuanya masih akan terus membolehkannya berkendara di jalan raya, dan itu berbahaya,’’jelasnya.


Dimintai tanggapan atas temuan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nunukan, Sabri, tidak menampik masih banyak mobil pelat merah yang belum membayar pajak kendaraan.


Ia menjelaskan, untuk pajak yang mati, kalau secara aturan (Kemendagri Nomor 19 Tahun 2016), mulai dari perencanaan, pengamanan, hingga pelaporan, itu semuanya ada di OPD masing-masing. 


‘’Artinya tanggung jawab membayar pajak ada pada OPD masing  masing. Tapi selama ini yang membayar pajak itu Dinas Provinsi dan kita di Nunukan bagi hasil. Dari pendapatan itulah pajak dibayarkan,’’jawabnya.


Atas permasalahan ini, Sabri berharap bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi masing masing OPD.


Terlebih mereka memang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dengan jabatan mereka sebagai abdi Negara.


Sabri juga tidak merinci ada berapa mobil dinas yang menunggak pajak, dan rata-rata sudah berapa lama menunggak pembayaran pajak kendaraan. 


Ditanya tunggakan pajak yang bahkan mencapai 5 tahun, Sabri mengatakan hal tersebut butuh evaluasi dan seharusnya ada respon atau penjelasan khusus dari OPD yang memanfaatkan asset tersebut.


"Kami tidak bisa memberikan tindakan apa pun. Cuma kadang harus malu lah, karena pelat merah. Harusnya kan dianggarkan dan dibayar pajaknya biar menjadi contoh," kata Sabri lagi.


Kendati demikian, dia mengakui hingga kini tidak bisa berbuat banyak, apalagi yang mengarah kepada pemberian sanksi. Namun lebih kepada sebatas memperingatkan dan koordinasi ke OPD terkait.


"Kalau sanksi dari kami (Bapenda) hingga saat ini tidak ada. Paling hanya sanksi denda dari Samsat, atau sanksi tilang saat dijalan raya,’’katanya.(02)