Orang Tua Murid Enggan Anaknya Sekolah Swasta, PPDB Sekolah Unggulan di Nunukan Terus Membludak Setiap Tahun

Orang Tua Murid Enggan Anaknya Sekolah Swasta, PPDB Sekolah Unggulan di Nunukan Terus Membludak Setiap Tahun
PPDB terakhir di SMPN I Nunukan, saban tahunnya jumlah pelajar selalu membludak di sekolah favorit ini

Nunukan – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP 1 Nunukan Kalimantan Utara selalu membludak saban tahunnya.


Mindset orang tua di Nunukan hanya mau menyekolahkan anaknya di sekolah favorit dan unggulan. Mereka enggan jika anaknya masuk sekolah swasta.


Ini menjadi alasan mengapa kasus over kuota PPDB di SMPN I Nunukan yang notebene sekolah unggulan belum bisa terurai.


‘’Sebenarnya kalau melihat jumlah sekolah negeri dan swasta, kita cukup menampung jumlah pelajar baru. Tapi orang tua di Nunukan mindsetnya lebih baik anaknya tidak sekolah jika bukan sekolah negeri. Ini masalah hak pendidikan anak,’’ujar Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Nunukan Widodo, Sabtu (26/06/2021).


Sebenarnya, kata Widodo, meski jumlah SD dan SMP khususnya di wilayah kota tidak seimbang, namun keberadaan sekolah swasta adalah alternative.


Data Dinas Pendidikan Nunukan mencatat ada 3 SMPN di kecamatan Nunukan dan 4 SMPN di Nunukan Selatan.


Sementara itu ada 13 SDN di Nunukan dan 6 SDN di Nunukan Selatan. Jumlah kelulusan SD tahun 2021 se kabupaten Nunukan tercatat sebanyak 3.681 pelajar.


‘’Dengan adanya kebijakan zonasi, sebenarnya itu menghidupkan sekolah swasta. Kita dari Dinas juga memberi kebijakan kelebihan kuota PPDB sekitar 10 atau 15 persennya kita arahkan ke swasta,’’jelasnya.


Kepala Sekolah SMPN I Nunukan Rustiningsih mengakui jika membludaknya pendaftar adalah fenomena tahunan.


Selama ini, Dinas Pendidikan akan mengambil alih dan menentukan kemana saja kelebihan pelajar setelah ada evaluasi dan verifikasi berkas.


Tahun ini , sejak dibuka pendaftaran PPDB online 21 – 25 Juni 2021, SMPN I Nunukan kembali mengalami over kuota. Dari 192 kuota, pendaftar mencapai 438 peserta.


192 pelajar itupun sudah terbagi dalam jalur zonasi sebanyak 50 persen, jalur afirmasi 15 persen, jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua sebanyak 5 persen dan sebanyak 30 persen jalur prestasi.


‘’Kelebihannya sebagaimana tahun sebelum sebelumnya kita serahkan ke Dinas Pendidikan. Ada beberapa solusi biasanya, ada pendaftaran gelombang kedua untuk sekolah lain. Lalu memetakan mana yang bisa masuk sekolah swasta,’’katanya.


Untuk mengatasi mebludaknya pelajar, SMPN I Nunukan bahkan melakukan alih fungsi 9 ruangan yang ada. Mereka merubah gedung Lab Bahasa, Ruang kesenian, 2 ruangan di Lab TIK dan sejumlah ruangan lain menjadi kelas untuk menampung pelajar.


Dinas Pendidikan juga meminjamkan kursi untuk kelas kelas tersebut melakukan belajar mengajar.


‘’Alih fungsi itu sudah sekitar sepuluh tahun lalu kita lakukan. Dari 28 Rombel yang kita punya yang layak hanya 19 saja. Kita kekurangan 9 kelas, sebenarnya kita dilema juga menambah kelas, tapi ini terkait hak anak untuk belajar,’’jelasnya.


Kondisi tersebut juga berpengaruh pada buruknya nilai standar Sarpras di raport mutu. SMPN I Nunukan menorehkan nilai kurang karena banyak ruang alih fungsi.


‘’Kebijakan zonasi kan sudah berlaku 3 tahun, dulu hanya melihat nilai dan 10 persen Bina Lingkungan. Tapi sekarang banyak jalur, dari zonasi, prestasi, perpindahan dan sebagainya. Ya kita ikuti saja,’’katanya.(02)