Relevansi Penambahan Kuota LPG Subsidi Menjadi 120.000 Tong Dan Data Penduduk Miskin Nunukan

Relevansi Penambahan Kuota LPG Subsidi Menjadi 120.000 Tong Dan Data Penduduk Miskin Nunukan
Wakil Ketua DPRD Nunukan H.Irwan Sabri

Nunukan - Teriakan warga perbatasan terhadap  kelangkaan LPG subsidi dan monopoli harga yang dilakukan spekulan di Nunukan Kalimantan Utara mulai disikapi serius oleh Pemkab Nunukan.

Selain telah membentuk satgas LPG subsidi di bawah kendali bagian ekonomi dan pembangunan Pemkab Nunukan melibatkan unit reskrim Nunukan, Pemkab juga meminta kebijakan legalitas Satgas dalam melakukan pengawasan dan penindakan serta dukungan finansial untuk terus melakukan kontrol di lapangan.

Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Roby Nahak Serang mewacanakan untuk penambahan kuota 100 persen dari kuota yang ada saat ini yaitu 60.000 tabung menjadi 120.000 tabung.

"Dari sekitar 180.000 jumlah penduduk kabupaten Nunukan, yang terdata miskin ada 30.000 KK, kuota LPG kita 60.000 tong, saya kira ini masih kurang karena banyak usaha kecil butuh perhatian kita juga, maka kami akan menghadap Pertamina dan Gubernur untuk penambahan kuota menjadi 120.000 tong,"ujarnya, Jumat (25/10/2019).

Wacana penambahan kuota menjadi solusi yang ditawarkan Roby dan segera dieksekusi, berlimpahnya tong LPG di Nunukan tentu dengan sendirinya berimbas pada sosial ekonomi dan aspek pasar, tidak mungkin ada lagi permainan harga karena stok yang terpenuhi.

Banyaknya konsumen LPG subsidi juga didasari kurangnya keberadaan LPG 12 Kg dari Pertamina, menjamurnya sejumlah usaha kecil juga berpengaruh terhadap jatah masyarakat, termasuk pergeseran LPG ke dapil 3 semakin mengurangi stok kebutuhan di Nunukan.

Akan tetapi, wacana penambahan kuota menimbulkan kontoversi di kalangan DPRD, jika kuota 60.000 dan penduduk miskin hanya 20.000 sudah pasti itu lebih dari cukup karena LPG subsidi datang 2 kali seminggu dengan jumlah 5600 tabung sekali datang.

Adalah tidak masuk akal jika wacana penambahan kuota dilakukan kecuali untuk mengcover penduduk perbatasan di wilayah 3 yang saat ini masih wilayah konversi minyak tanah

H.Andi Mutamir mengatakan yang harus diselesaikan Pemkab adalah urusan pengawasan, merujuk data penduduk miskin dengan kuota tersebut sudah sangat cukup. 

"Pengawasan bagaimana, kalau penambahan kuota menjadi 120.000, hilangkan saja kata untuk masyarakat miskin pada tabungnya, yang real saja bicara, yang sesuai data miskin saja, ancaman yang bermain itu kuat loh, kita upayakan rekomendasi untuk pemberian insentif ke pengawas, itu penting agar tepat sasaran dalam penyaluran."kata Politisi PPP ini.

Sejumlah anggota DPRD masing-masing Andi Krislina, Andre Pratama, Welson juga Jhoni Sabindo meminta Pemkab Nunukan tidak tebar pesona dengan menjanjikan surga telinga berupa penambahan kuota LPG subsidi, yang terpenting adalah memastikan akurasi jumlah data penduduk miskin, berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara khususnya dinas Pertambangan dan Energi serta membuat regulasi entah Perda atau Perbup tentang distribusi LPG bersubsidi ini.

"Kalau bisa haramkan pengecer menjual LPG subsidi, penjarakan kalau masih berani menjual dengan harga begitu mahal"kata mereka.

Adapun hasil dari RDP yang digagas LSM Libas ini, Pemkab tetap akan mencoba menghadap Pertamina di Tarakan dan menemui Gubernur Kaltara untuk meminta rekomendasi penambahan kuota menjadi 120.000 tabung, selain itu, minggu kedua bulan November 2019, Roby berharap regulasi terkait persoalan ini dikebut dan sudah mulai diberlakukan. (Dzulviqor)