Setujui KUA PPAS 2020 DPRD Nunukan Beri Perhatian Masalah Tenaga Honor

Tidak bolehnya asumsi dalam kerangka anggaran dan harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) membuat pembahasan sempat alot dan berujung pada pengembalian nota rancangan KUA PPAS untuk direvisi ulang tim anggaran Pemkab Nunukan.

Setujui KUA PPAS 2020 DPRD Nunukan Beri Perhatian Masalah Tenaga Honor
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan H.Andi Mutamir

Nunukan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Kalimantan Utara telah menyepakati isi dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Tidak bolehnya asumsi dalam kerangka anggaran dan harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) membuat pembahasan sempat alot dan berujung pada pengembalian nota rancangan KUA PPAS untuk direvisi ulang tim anggaran Pemkab Nunukan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan H.Andi Mutamir mengatakan, rancangan kali ini melalui pemeriksaan dan berdasar pada PMK, apa saja yang harus diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah, bermuara pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang.

"APBD kita 2020 di angka Rp.1,414 miliar, naik dari sebelumnya yang hanya Rp.1,100 miliar, angka itu sudah sesuai PMK, bukan hanya asumsi, di aturan PMK itu sudah detail angka DAK, DAU juga dana bagi hasil, ini sudah riil, "ujarnya, Selasa (29/10/2019).

Keuangan Nunukan juga sudah bisa mengatur neraca 0 persen karena sistem pembelanjaan dan pengeluaran yang seimbang, dan hal tersebut dinilai realistis karena tahun 2019, pemkab Nunukan menyisakan SILPA sekitar Rp.12 miliar saja.

DPRD Nunukan memberikan sejumlah catatan, mulai soal pemerataan pembangunan dimana beberapa kecamatan pedalaman ternyata masih minim infrastruktur, meminta Pemkab segera melakukan pelunasan hutang dengan prioritas pelunasan segera khususnya terhadap hutang 2017-2018, dan meminta agar tim keuangan melampirkan jumlah hutang yang belum terbayar dalam pembahasan berikutnya.

"Berapa jumlah tenaga honor, berapa yang PNS, berapa jumlah gaji mereka, ini sebagai evaluasi karena tidak ada penerimaan CPNS 2019 salah satu alasannya karena banyaknya honorer, ini menyangkut Rp.78 miliar yang dialokasikan untuk gaji honorer kita."imbuhnya.

DPRD Nunukan meminta Pemkab melakukan pendataan akurat dan mengkaji ulang kebutuhan SDM di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar kebutuhan ideal.

Menyangkut soal agro bisnis, yang menjadi salah satu program Bupati Nunukan, alokasi anggaran ke item tersebut bukan perkara wajib, yang lebih utama adalah kebutuhan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan.

"Kita sudah pastikan, untuk 2020 alokasi anggaran untuk itu sudan sesuai undang-undang, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, dan ADD 10 persen, sehingga KUA PPAS kami nilai sudah realistis dan kita sepakati,"kata dia. (Dzulviqor)