Begini Tanggapan Pemkab Soal Unjuk Rasa Dugaan Korupsi Bupati Nunukan di Gedung KPK

Begini Tanggapan Pemkab Soal Unjuk Rasa Dugaan Korupsi Bupati Nunukan di Gedung KPK
Lembaga PTKP saat melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK


Nunukan-Sekelompok Organisasi Massa yang mengatasnamakan Lembaga Pengawal Transparansi dan Kebijakan Publik (LPTKP) melakukan unjuk rasa didepan gedung merah putih KPK RI Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

LSM dengan koordinator umum bernama Ali Loilatu ini menggelar spanduk yang bertuliskan :

- Mendesak KPK untuk membongkar dugaan skandal suap dan korupsi di kabupaten Nunukan oleh Bupati Nunukan.
- KPK segera panggil dan periksa Bupati Nunukan atas dugaan kasus suap dalam pembagian proyek di Kabupaten Nunukan.
- Meminta kepada BPK RI segera turun ke kabupaten Nunukan untuk melakukan investigasi dan mengaudit APBD kabupaten Nunukan.

Menanggapi aksi demonstrasi dengan tuntutan tersebut diatas, juru bicara Pemkab Nunukan Hasan Basri Mursali mengatakan bahwa persoalan yang dituntut merupakan persoalan lama dan sudah berkali-kali disuarakan oleh sekelompok orang yang tidak diketahui dari mana asalnya.

"Entah mereka orang Nunukan atau bukan, semua ada prosedur, biarkan hukum yang berbicara kalau memang ada hal seperti itu,"ujarnya.

Hasan mengatakan, Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid,S.E M.M juga berpesan agar mengabaikan persoalan yang dikatakan telah usang tersebut, jika memang ada bukti seharusnya dilaporkan sesuai prosedur hukum dan biarkan semua berjalan di koridor semestinya.

Sampai saat ini, Pemkab Nunukan juga belum mengetahui dari manakah massa yang melakukan orasi di depan gedung KPK tersebut, juga dugaan skandal mana yang dimaksud oleh para pendemo.

"Itu memanfaatkan momentum pengumuman kabinet Presiden dan sudah bisa ditebak arahnya politis, apalagi ini jelang Pilkada, Bupati akan terus bekerja dalam hening, biarkan suaranya nanti yang terdengar nyaring,"kata Hasan. (Dzulviqor)