Ada Gambar Diduga Lambang Negara di Baliho Bapaslon Pilkada Nunukan, Warga Lapor ke Bawaslu

Ada Gambar Diduga Lambang Negara di Baliho Bapaslon Pilkada Nunukan, Warga Lapor ke Bawaslu
Syafaruddin Thalib saat melaporkan pelanggaran salah satu paslon di Kantor Bawaslu Nunukan,Kamis(24/9).

NUNUKAN – Seorang warga mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan Kalimantan Utara, memberi laporan terkait gambar yang diduga lambang Negara RI yang ada di baliho salah satu kandidat Pilkada Nunukan 2020.


‘’Saya Syafaruddin Thalib sebagai masyarakat, atas nama pribadi prihatin dengan adanya peletakan dugaan lambang Negara di bawah pinggang pada baliho salah satu bakal pasangan calon, saat itu belum calon,’’ujarnya ditemui pasca melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada salah satu Calon pasangan kepala daerah Nunukan, Kamis (24/9/2020).


Menurut Syafaruddin, ada puluhan baliho dengan gambar yang diduga sebagai lambang Negara dan tersebar di banyak lokasi di jalan jalan protocol. menurutnya, laporan tersebut sebagai edukasi kepada masyarakat sekaligus kepada para calon kepala daerah khususnya di perbatasan RI – Malaysia, agar lebih memahami aturan terkait lambang Negara, dan dimana saja harus ditempatkan.


‘’Kita tanamkan pada anak kita, generasi kita, bahwa garuda itu diletakkan di dada, atau pada topi di kepala kita, bukan berada di bawah pinggang, jadi laporan saya motifnya adalah sebagai kewajiban warga Negara memberi peringatan, teguran dan edukasi kepada masyarakat agar menghargai lambang Negara.’’tegasnya.


Syafar menjelaskan, keberadaan gambar yang diduga sebagai lambang Negara di baliho politik adalah terlarang, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor : 24 Tahun 2009.


"Di dalamnya sangat gamblang tertulis, dilarang menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang, dan Lambang Negara DILARANG digunakan sebagai perhiasan, cap atau logo dagang, reklame perdagangan, atau propaganda politik dengan cara apapun juga."jelas Syafar.


Saat ditanya mengapa melaporkan ke Bawaslu jika berpatokan pada UU 24 tahun 2009, Syafar menjawab akan melakukan pelaporan secara bertahap sebelum membawa kasus ini ke ranah kepolisian.


‘’Sebenarnya ini bisa langsung ke kepolisian, karena menyangkut lambang Negara, tapi di baliho itu ada foto paslon kepala daerah, maka saya datang dulu ke Bawaslu, pada prinsipnya laporan ini adalah pembelajaran, semoga tidak ada lagi yang menyalah gunakan dalam tanda petik, dugaan lambing negara, untuk kepentingan pribadi atau urusan politik,’’kata Syafar.


Komisioner Bawaslu Nunukan Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu Rahman, mengatakan, Bawaslu akan mengkaji laporan yang masuk berkaitan dengan peletakan gambar yang diduga mirip dengan lambang negara seperti laporan yang diterima Bawaslu sore ini.


"Nanti malam setelah pleno di KPU, kita kumpulkan anggota Gakumdu membahas itu, kita belum bisa simpulkan apakah itu lambang negara, atau apakah itu pelanggaran pemilu atau tindak pidana, kita akan bahas dulu,"katanya.(Dzulviqor)