Bawaslu Nunukan Kembalikan Uang Tunai Rp. 62 Juta yang Merupakan Barang Bukti Dugaan Tindakan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Nunukan Kembalikan Uang Tunai Rp. 62 Juta yang Merupakan Barang Bukti Dugaan Tindakan Pelanggaran Pemilu
Rahman Anggota Bawaslu Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu
Nunukan – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan Kalimantan Utara melakukan pengembalian barang bukti dugaan pelanggaran pemilihan kepada pemilik dan pihak penyerah.
 
Koordinator hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Nunukan Abdul Rahman mengatakan, hal tersebut dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran (SE) Bawaslu RI Nomor 26 tahun 2021 tentang pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan.
 
‘’Ada 4 kasus yang ditangani Bawaslu Nunukan dengan sejumlah alat bukti diluar perkara dugaan pelanggaran pemilihan di Kecamatan Sebatik Utara yang sudah diserahkan ke Polisi. Semua barang bukti termasuk uang Rp.62,5 juta kami serahkan semua ke pemilik dan pihak penyerah,’’ujarnya, Minggu (21/07/2021).
 
Rahman menjelaskan, sebenarnya pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu atau pilkada, telah diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 
 
Hanya saja dalam aturan tersebut, masih banyak yang belum diatur sesuai kondisi terkini, sehingga apa yang diatur dalam Perbawaslu 2018 masih belum cukup dijadikan rujukan.
 
"Hampir semua Bawaslu yang memiliki barang bukti dugaan pidana pemilihan berkoordinasi dengan Bawaslu RI. Sehingga keluarlah SE baru yang menjadi dasar kita mengembalikan barang bukti dugaan pelanggaran. SE itulah yang membuat pengembalian baru dilakukan saat ini,’’jelas Rahman.
 
Memang dalam mendefinisikan barang dugaan pelanggaran pemilihan, butuh regulasi dan memilah perkara yang benar benar menjadi kewenangan Bawaslu.
 
Entah itu tentang penanganan pelanggaran, baik pelanggaran tindak pidana, pelanggaran administrasi, kode etik, dan lainnya, yang bersumber dari temuan dan laporan.
 
Dalam Perbawaslu 19/2018 telah diatur konsep pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan (Pilkada), misalnya barang dugaan pelanggaran hasil pengawasan atau laporan. 
 
Setelah dijadikan alat bukti, maka barang tersebut dilakukan pengambilalihan dan diserahkan kepada unit pengelola.
 
‘’Saat ini kita sudah lakukan pengembalian barang bukti. Sebanyak dua amplop isi Rp 700.000 kita kembalikan ke pemilik yang ada di Kampung Timur dan Desa Binusan. Barang bukti uang tunai sebesar Rp.62,5 juta kita serahkan ke penyerah, dan terakhir kita akan serahkan barang bukti Flash disk,’’imbuhnya.
 
Pengembalian barang bukti dugaan pelanggaran pemilihan diakui Rahman sebagai barang baru yang belum sepenuhnya terakomodir dalam Perbawaslu 19 tahun 2018.
 
Adapun regulasi yang diatur dalam SE Bawaslu RI Nomor 26 tahun 2021 tentang pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan, dijelaskan sebagai berikut :
 
Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran melakukan pengeluaran barang dugaan pelanggaran dengan ketentuan,
 
1. Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota menerbitkan surat perintah pengembalian barang dugaan pelanggaran.
2. Mengembalikan barang dugaan pelanggaran kepada pemilik atau pihak yang menyerahkan
3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran untuk mengambil barang tersebut di Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran dapat mengambil barang ke Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disampaikannya surat pemberitahuan.
4. Membuat Berita Acara Pengeluaran Barang setelah pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran menerima pengembalian barang.
5. Mencoret  daftar  barang  dari  Buku  Register  Barang  Dugaan  Pelanggaran setelah Barang dugaan pelanggaran diterima oleh Pemilih atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran.
6. Dalam hal pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran menolak untuk menerima pengembalian barang, maka dibuatkan Berita Acara yang menyatakan penolakan menerima barang. 
7. Apabila sampai batas waktu 7 hari kerja sejak disampaikannya surat pemberitahuan, pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran tidak mendatangi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, atau pemilik barang dugaan pelanggaran tidak diketahui, maka Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran mengumumkan pada laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari kerja.
8. Apabila sampai batas waktu pengumuman tidak terdapat tanggapan dari pemilik barang, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran membuat berita acara yang menyatakan barang dugaan pelanggaran tersebut tidak diketahui atau tidak diketemukan pemiliknya.(02)