Dinas Sosial Nunukan Surati E Warung Supaya Tidak Mainkan Harga Sembako

Dinas Sosial Nunukan Surati E Warung Supaya Tidak Mainkan Harga Sembako
Juru bicara Pemkab Nunukan Hasan Basri Mursali

Nunukan – Merespon keluhan penerima voucher Sembako Rp.600.000 dalam program jaring pengaman social dalam penanggulangan dampak covid-19, Pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara melalui Dinas Sosial menyurati rekanan penukaran voucher/e warung.

Surat tersebut berisi teguran agar supaya e warung atau toko rekanan yang ditunjuk sebagai tempat penukaran voucher tidak memasang bandrol harga terlalu tinggi dari item Sembako yang disiapkan sehingga tidak ada kesan memanfaatkan situasi pandemic untuk mengais keuntungan.

‘’Dinas Sosial sudah menyurati semua e warung, semoga tidak terjadi selisih harga terlalu jauh dengan harga normal,’’ujar juru bicara Pemkab Nunukan Hasan Basri Mursali, Kamis (21/05/2020).

Hasan menjelaskan perbedaan harga terjadi lebih kepada tempat pembelian e warung berbeda beda begitu pula ongkos transportasi, sehingga wajar antara toko satu dan lainnya tidak sama atau selisih harga.

Kebijakan bersurat yang dilakukan Dinas Sosial Nunukan ditegaskan sebagai jawaban banyaknya keluhan penerima voucher Sembako yang memprotes bandrol harga tidak sesuai dengan harga Sembako di pasaran sehingga mengurangi hak dari penerima voucher yang merupakan masyarakat miskin terdampak Covid-19.

Sebagaimana dijelaskan Hasan, voucher senilai Rp.600.000 diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 dengan catatan mereka bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdata sebanyak 5.461 KK, tidak tercatat dalam list nama pemilik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 8.093 KK ataupun tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 17.837 KK atau 72.520 jiwa. .

Voucher tersebut harus ditukarkan ke sejumlah toko kelontong yang masuk dalam konten e Warung bank Mandiri, dan pendataan untuk tahap selanjutnya masih terus berjalan demi memastikan bantuan diberikan tidak tumpang tindih dengan bantuan lain.

"Ada sekitar 89 warung yang ditunjuk sebagai agen atau distributor dalam melayani penukaran voucher belanja" kata Hasan.

Hasan menjelaskan, keterlibatan perseroan dalam penyaluran program bansos ini, sebagai wujud dukungan perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan. Terlebih Bank Mandiri merupakan perseroan yang selama ini bersinergi dengan Pemerintah dalam penyaluran program Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik dalam skema Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diharapkan Bank menunjang keterlibatan mereka dengan data yang akurat terkait masyarakat kurang mampu.

Keberadaan Toko-toko tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, masing masing Kecamatan Nunukan sebanyak 43 rekanan, kecamatan Sebatik ada 34 rekanan, dan kecamatan Sebuku, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis dan Lumbis Ogong 12 rekanan. Penukaran voucher sembako telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan item beras, telur, gula pasir, mie instan, minyak goreng, teh/kopi.

‘’Masyarakat bisa mengecek nama nama penerima di kelurahan, karena untuk transparansi nama nama itu kita tempel di papan pengumuman kantor lurah,’’katanya.

Sebagaimana dijelaskan Hasan, Program jaring pengaman social merupakan salah satu program yang bersumber dari dana refocusing anggaran APBD Nunukan 2020 dengan total Rp.73 miliar dalam antisipasi dampak covid-19, Dalam pembagiannya dana tersebut dibagi menjadi 2, yaitu Rp.33 miliar untuk penyediaan fasilitas kesehatan dan pembelian alat kesehatan, dan Rp.40 miliar digunakan untuk dampak social dan ekonomi, dengan rincian Rp. 15 miliar untuk dampak social, Rp.15 miliar untuk dampak ekonomi dan Rp.10 miliar untuk jaring pengaman social.

‘’Kita sudah alokasikan dua kali untuk tahap awal, pertama untuk 237 KK dan kedua untuk 3.588 KK,’’katanya.(Dzulviqor)