DPRD Nunukan Ngotot Agar Pemkab Rasionalisasi Hutang Sebelum Pengesahan APBD 2020, Mengapa?

DPRD Nunukan Ngotot Agar Pemkab Rasionalisasi Hutang Sebelum Pengesahan APBD 2020, Mengapa?
Anggota DPRD Nunukan Kalimantan Utara Gat Khaleb

Nunukan - Rekomendasi DPRD Nunukan Kalimantan Utara agar Pemkab Nunukan melunasi hutang kepada rekanan dari tahun 2016-2018 sebesar Rp.29 miliar terhadap kontraktor langsung disambut wacana Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) oleh Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid, SE.MM .


Kebijakan itupun memanaskan suhu politik yang tersaji dengan deadlocknya rapat paripurna APBD 2020. Sejumlah partai memilih tak hadir, masing-masing Golkar, PPP, PBB dan Demokrat.


Lalu apa sebabnya DPRD begitu ngotot meminta penyelesaian hutang sebelum masuk anggaran baru 2020? Apakah ancaman Perkada tak menggoyahkan rekomendasi tersebut?


Politisi Demokrat asal Kecamatan Krayan Gat Khaleb menegaskan, bahwa yang namanya hutang, itu adalah hal yang wajib dibayarkan, baik merujuk undang-undang konstitusional ataupun agama.


"Silahkan dibaca lagi Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permen nomor 59 tahun 2007 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,"ujar Gat Khaleb, Rabu (04/12/2019).


Permendagri tersebut ditegaskan dan dikuatkan oleh PP Nomor 12 tahun 2019 pasal 107 tentang pengelolaan keuangan daerah,  "Dalam penjelasan pasal, sangat jelas bahwa pembayaran hutang bersifat wajib dan mengikat,"lanjutnya.


Pada Pasal 107, dinyatakan, dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.


Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.


Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat: Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


"Ini murni tentang rasionalisasi hutang, kenapa langsung melempar wacana Perkada? bukankah hutang wajib dibayar? kecuali ada kepentingan DPRD yang tak terakomodir lalu kami ribut, bolehlah langsung dijawab Perkada, ini murni masalah rekomendasi agar bayar hutang, salahnya dimana? bahkan ketika saya berdiskusi dengan orang Kemendagri, dia memihak DPRD,"kata Gat. (Dzulviqor)