DPRD Nunukan Suarakan Dilema Belajar Daring dan Luring di Perbatasan RI - Malaysia

DPRD Nunukan Suarakan Dilema Belajar Daring dan Luring di Perbatasan RI - Malaysia
Anggota DPRD Partai Golkar Welson

Nunukan – Tidak semua daerah di Indonesia mampu menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar Dalam Jaringan (Daring) saat pandemic Covid-19 masih mewabah.


Bahkan untuk Luar Jaringan (Luring) sekalipun, ada wilayah terisolir yang bahkan juga menganggap metode ini sulit diterapkan akibat keterbatasan sarana prasarana yang ada.


Keluhan ini disuarakan oleh anggota DPRD Nunukan Kalimantan Utara dari dataran tinggi Krayan, Gat Khaleb dan Welson. Keduanya mengatakan,  kebijakan Daring dan Luring/offline yang masih sulit diterapkan di Krayan yang memiliki geografis tak biasa dibanding wilayah kecamatan Nunukan dan Sebatik. Butuh kebijakan khusus sehingga anak anak di tapal batas negeri tidak tertinggal pelajaran dan tidak semakin termarginalkan dalam segi pendidikan.


Gat Khaleb dan Welson mengatakan, tidak adanya internet di pedesaan membuat anak anak di Krayan hanya menghabiskan hari dengan ke sawah membantu orang tua sehingga mereka akan tertinggal pelajaran dan semakin malas sekolah.


‘’Harus ada kebijakan khusus, ada relaksasi dalam Surat Edaran empat menteri itu, Menkes, Mendikbud, Mendagri dan Menteri Agama, jangan saklek dengan aturan yang ujungnya anak anak Krayan tidak bisa mengenyam pendidikan dalam waktu lama.’’ujar mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah, di ruang Ambalat gedung DPRD Nunukan. Senin (13/07/2020).


Pada agenda hearing yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj.Rahma Leppa Hafid dan Andi Krislina ini, Gat dan Welson mengatakan, sampai hari ini warga perbatasan RI – Malaysia masih terbentur dengan kenyataan bahwa jaringan internet adalah sebuah kemewahan, bagaimana tidak? Demi bermain internet, anak anak pedesaan harus menempuh jarak cukup jauh ke kecamatan dengan biaya ratusan ribu dan harus membeli voucher Rp.50.000 untuk mendapat signal. Jika mereka ingin bermain lebih lama, mereka harus membayar lagi dua kali lipat dan seterusnya.


Belum lagi jika dihadapkan pada kondisi listrik di wilayah Krayan, sejauh ini jaringan listrik di wilayah Krayan baru ada di Long Layu dan Long Bawan kecamatan Krayan Selatan, padahal ada sekitar 89 desa di Kecamatan ini yang sangat membutuhkan listrik. 


‘Kita ingin ada kebijakan seperti zonasi, atau mungkin sekolah per shift yang bisa menjadikan anak anak kami bisa juga mengikuti pelajaran, jangan pernah bilang Diknas tidak mau ambil resiko, ini adalah problem yang harus ada solusi,’’ujar mereka. 


Menjawab keluhan ini, Kepala Dinas Pendidikan Nunukan H.Junaedi SH mengaku tengah mempelajari regulasi yang bisa menjadi pertimbangan untuk kelangsungan belajar mengajar khususnya di wilayah Krayan.


Butuh koordinasi intens dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 agar kemungkinan yang ditakutkan tidak menjadi hambatan di kemudian hari.
‘’Kita akan diskusikan dulu dengan gugus tugas Covid-19, setelah itu kita akan beri jawaban, karena memang kendala jaringan dan listrik menjadi kesulitan dalam system belajar mengajar di tengah pandemic khususnya untuk Krayan,’’katanya.(Dzulviqor)