NUNUKAN – Dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik , yaitu digitalisasi administrasi pemerintahan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, berkualitas, terpercaya, efektif, transparan, dan akuntabel melalui Aksi Perubahan Integritas Pengumpulan Data Melalui Media Digitalisasi (GRIT) yang digagas oleh Elda Apritia Puspita Dwi, ST, Kepala Subbagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Bertempat di ruang rapat lantai IV kantor Bupati Nunukan, Senin (2/8) Launching Aksi Perubahan Integrasi Pengumpulan Data Melalui Media Digitalisasi (GRIT) yang juga dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah H. Asmar SE. M.AP.
Elda Apritia Puspita Dwi, ST merupakan salah satu peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XV Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Kelas Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 saat melakukan pemaparan mengatakan hadirnya GRIT merupakan salah satu perwujudan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik , yaitu digitalisasi administrasi pemerintahan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, berkualitas, terpercaya, efektif, transparan, dan akuntabel.
“GRIT hadir memberikan solusi bagi permasalahan yang sering terjadi di OPD yaitu kurangnya SDM, Kurangnya ketersediaan dan pengumpulan data karena dilakukan secara manual sehingga data yang diperlukan rentan hilang dan tidak berkualitas,” ungkapnya.
Lebih gamblang Elda mengaku dengan GRIT proses Pengumpulan data menjadi mudah karena menggunakan Google Spreadsheet dan SID, dimana sistem ini menampilkan Fitur data SPM, Data LPPD, Data Realisasi Fisik dan Keuangan, Penjagaan Cuti, Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala, Penjagaan Satya lencana Karya, Penjagaan Kenaikan Pangkat, Data Diklat, Perjanjian Kinerja, Fakta integritas dan SOP.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Farida Aryani S.E, M.A.P sangat mendukung aksi perubahan GRIT ini karena sangat membantu dalam pengumpulan data dan memberikan informasi yang tepat pelaporan keuangan dan kepegawaian.
Turut hadir mendukung aksi perubahan yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bapenda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pendidikan, dan sejumlah pejabat eselon 3, Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. (admin)
