Instansi di Nunukan Berdiri di Atas Lahan Warga, Pengadilan Minta Pemkab Bayar Ganti Rugi Rp.14,9 Miliar

Instansi di Nunukan Berdiri di Atas Lahan Warga, Pengadilan Minta Pemkab Bayar Ganti Rugi Rp.14,9 Miliar
Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kab.Nunukan yang sampai saat ini masih jadi sengketa.

NUNUKAN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Kalimantan Utara memutuskan agar Pemerintah Daerah Nunukan membayar ganti rugi terhadap penyerobotan lahan masyarakat sebesar Rp.14,9 miliar.


Pembayaran tersebut sebagai konsekuensi dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Pemkab Nunukan terhadap Syamsul Bahri, warga pemilik lahan di Nunukan Selatan yang menjadi lokasi perkantoran pemerintah daerah.


Ada sekitar 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdiri diatas lahan tersebut, masing masing, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Kantor Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Ketahanan Pangan.


Humas Pengadilan Negeri (PN) Nunukan Andreas Samuel Sihite mengatakan, sidang perkara tersebut terdaftar pada 13 Mei 2020, dan disidangkan mulai 20 Mei sampai 16 Desember 2020.


Syamsul Bahri sebagai penggugat mempercayakan perkaranya kepada advokat Rianto Junianto dari firma hukum Rangga Malela & Co Attorney.


‘’Ada 19 kali persidangan dan 9 kali mediasi, upaya mediasi sudah kami kedepankan mengingat Mahkamah Agung mengutamakan mediasi kasus, namun proses mediasi gagal dan berlanjut pada sidang perdata,’’ujarnya, Selasa (22/12/2020).


Samuel menjelaskan, Syamsul Bahri mengajukan gugatan lahan seluas 19.921 m2 yang menjadi haknya dengan dasar dua Sertifikat Hak Milik (SHM).


SHM pertama terdaftar dengan Nomor 1301 provinsi Kalimantan Timur kabupaten Nunukan kecamatan Nunukan Selatan seluas 15.737 m2 dan SHM kedua dengan Nomor 1315 seluas 4.184 m2.


Penggugat meminta Pemkab membayar kerugian materiil sebesar Rp.14,9 miliar ditambah keuntungan perkebunan yang seharusnya dinikmati penggugat Rp.1,7 miliar, juga tuntutan pembayaran kerugian immateriil sebesar Rp.500 juta, sehingga total gugatan Rp.17,1 miliar.


‘’Ada 8 petitum gugatan, majelis hakim PN Nunukan yang diketuai Tony Yoga Saksana memutuskan menerima sebagian, dan meminta tergugat dalam hal ini Pemkab Nunukan, membayar ganti rugi Rp.14,9 miliar secara tunai dan seketika, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.’’ujarnya lagi.


‘’PN Nunukan memberikan hak untuk banding kepada penggugat ataupun tergugat dengan batas waktu 14 hari sejak putusan keluar 16 Desember 2020,’’imbuhnya.

 

Tanggapan penggugat dan tergugat

Dikonfirmasi atas putusan tersebut, Kasubag Bantuan Hukum, HAM dan kerja sama Pemkab Nunukan, Efran Serwin, menjawab, Pemkab masih akan mempelajari isi dari putusan tersebut, dan akan mendiskusikannya dengan Bupati Nunukan untuk langkah berikutnya.


‘’Kita baru mendapat putusan hari ini, jadi akan kita pelajari dulu secara keseluruhan apa pertimbangan hakim, misalnya diputuskan banding, kita akan banding.’’jawabnya. 


Erfan mengakui, Pemkab Nunukan tidak memiliki sertifikat atas tanah yang digugat warga tersebut. Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung perkantoran Gabungan Dinas (Gadis) 1 di Nunukan Selatan dilakukan pada 2013 dengan luasan lahan sekitar 11,5 ha.


‘’Kita dulu tidak tahu pengadaannya seperti apa, dan kita baru tahu lahan tersebut bersertifikat setelah ada gugatan di PN Nunukan, setahu kita, pembebasan dilakukan dengan dasar denah, dan lahan Gadis 1 masuk denah itu,’’jelasnya.


Terpisah, pengacara penggugat, Rianto Junianto juga mengatakan, belum menerima salinan putusan resmi Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Nnk dari Pengadilan Nunukan.


Sejauh ini, isi putusan, baru ia ketahui melalui e-court (electronic court). 


‘’Setelah membaca dan mempelajari salinan putusan resmi nanti, kami akan mempertimbangkan lebih lanjut langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya, mengingat secara normatif ada batas waktu 14 hari untuk menyatakan sikap bagi Penggugat maupun Tergugat,’’jawabnya.(Dzulviqor)