Keseriusan Pemkab Nunukan Terhadap Isu TPPO

Rakor Penerapan Permen TPPO di Nunukan

Keseriusan Pemkab Nunukan Terhadap Isu TPPO
Rakor TPPO di lantai IV kantor bupati Nunukan

PROKOMPIM - Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar rapat koordinasi penerapan Peraturan Pemerintah Tindak Pidana Perdagangan Orang (Rakor TPPO) bertempat di ruang pertemuan lantai IV kantor bupati, pada Jumat (3/6) kemarin.

Rakor TPPO itu dihadiri oleh Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah, Asisten Pemerintahan & Kesra Muhammad Amin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nunukan Faridah Aryani, serta Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ratna Susianawati dan National Project Officer Counter Trafficking and Labour Migration International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Eny Rofiatul Ngazizah, melalui virtual zoom.

Dalam sambutannya, H. Hanafiah mengatakan Kabupaten Nunukan merupakan pintu keluar masuk ke negara malaysia yang memiliki potensi kerawanan menjadi jalur trafficking atau jalur perdagangan orang. 

Terbukti dengan beberapa kasus human trafficking yang digagalkan oleh aparat melalui jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan.

Kondisi geografis dengan bentangan garis pantai yang panjang dan batas wilayah darat yang luas sangat mungkin untuk dimanfaatkan oleh para pelaku TPPO.

Oleh karenanya, perhatian dari instansi teknis, termasuk Pemerintah Kabupaten dan seluruh elemen masyarakat mutlak diperlukan.

"Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh dari kita semua, rasanya akan sangat sulit untuk mencegah dan memberantas TPPO di wilayah kita apalagi TPPO merupakan suatu kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas selama ini," ujar Hanafiah.

Dia menambahkan, sosialisasi tentang TPPO juga penting dilakukan agar dapat menumbuhkan kesadaran pada masyarakat sehingga mereka bisa ikut terlibat secara aktif jika melihat dan menemukan ada TPPO di sekitarnya.

Lebih lanjut, Hanafiah menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah membentuk satgas pencegahan dan penanganan TPPO untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait.

Dia berharap satgas dimaksud dapat memudahkan pengungkapan kasus-kasus TPPO yang terjadi.

"Rapat koordinasi yang akan kita laksanakan hari ini kiranya juga akan semakin memperjelas dan mempertegas fungsi dan peran dari masing -masing pihak, agar upaya pencegahan dan penanganan TPPO di wilayah Kabupaten Nunukan bisa semakin terkoordinasi, lebih efektif dan efisien," katanya. (Sumber PROKOMPIM Nunukan)