Komitmen Pemkab Nunukan Dalam Mendukung Pengawasan Wilayah Kelautan Pemprov Kaltara

Komitmen Pemkab Nunukan Dalam Mendukung Pengawasan Wilayah Kelautan Pemprov Kaltara

PROKOMPIM - Meski tidak memiliki kewenangan pengawasan kelautan, Pemerintah Kabupaten Nunukan hingga saat ini masih konsen untuk mendukung kerja pengawasan wilayah laut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Penegasan itu dikatakan oleh Kepala Dinas Kalautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Suhadi, S.Hut.,M.Sc, dalam wawancara di Kantor DKP di Kompleks Gabungan Dinas 1, Jl Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Selasa (05/07). 

Suhadi menuturkan, salah satu yang menjadi fokus dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan adalah membantu tugas Pemprov dalam mengatur alur pelayaran yang tertutup oleh budidaya rumput laut. 

Hal itu sejalan dengan instruksi Bupati Nunukan untuk memantau permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, baik dari sisi pembudidaya rumput laut maupun dari sisi keselamatan pelayaran.

" Beberapa langkah yang sudah kita tempuh diantaranya dengan mengirim surat, audiensi kepada Pemerintah Provinsi, serta menghadiri dan menyelenggarakan rapat rapat. Termasuk juga dukungan untuk pemasangan Buoy di sepanjang perlintasan pelayaran untuk memberikan batas antara pembudidaya dan jalur pelayaran, serta pendampingan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh provinsi," ujar Suhadi. 

Dia menambahkan, sejak 2019 DKP Kabupaten Nunukan telah aktif dan intensif melakukan pertemuan dengan pembudidaya rumput laut, pemukat rumput laut, asosiasi petani, instansi vertikal, dan unsur Forkopimda. 

" Sebenarnya pertemuan awal di 2018 dengan menghadirkan semua stakeholders terkait, di rapat awal itu diidentifikasi siapa melakukan apa, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama para pelaku rumput laut. Rapat diadakan tidak hanya di kantor Diskan (DKP) tetapi juga di lokasi lokasi budidaya rula, serta setiap kali rapat melibatkan OPD dan instansi vertikal, seperti kelurahan, desa, dan camat setempat, dishub, AL, Polairud, KSOP dan lain lain yg sangat terkait dan terdampak termasuk asosiasi speedboat," tambahnya.

Suhadi berharap, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan tersebut dapat mempercepat penyelesaian permasalahan yang ada. (Sumber Prokompim Nunukan)