Pemkab Nunukan Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Fraksi Fraksi DPRD Nunukan Terhadap LKPJ 2020

Pemkab Nunukan Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Fraksi Fraksi DPRD Nunukan Terhadap LKPJ 2020
Suasana rapat Paripurna dalam agenda jawaban pemerintah daerah atas pemandangan fraksi fraksi DPRD Nunukan terhadap LKPJ 2020 yang digelar di ruang paripurna gedung DPRD Nunukan

Nunukan – Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah mengikuti agenda rapat paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah Daerah Terhadap Pemandangan Fraksi fraksi DPRD Nunukan terhadap LKPJ Nunukan 2020, di Ruang Rapat DPRD Nunukan, Rabu (07/07/2021).


Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj.Rahma Leppa Hafid juga Wakil Ketua DPRD Burhanuddin dan Saleh, diikuti para Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, unsur Forkopimda Nunukan serta Kepala OPD Pemkab Nunukan .


Sebelumnya, pada Selasa (06/07/2021), terlebih dahulu dilaksanakan rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ Nunukan 2020 tersebut.


Mengawali penyampaian jawaban dari segi realisasi PAD yang masih belum maksimal, Hanafiah meyakinkan permasalahan tersebut mejadi perhatian serius bagi Pemkab Nunukan.


"Kedepan, kami akan berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan dan lebih mengintensifkan sumber-sumber pendapatan yang ada," ujar Hanafiah.


Soal masih belum maksimalnya capaian realisasi pendapatan daerah. Salah satu penyebabnya karena masih adanya pandemi covid 19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat secara luas, sehingga sektor usaha menjadi lesu dan pada akhirnya mempengaruhi penerimaan dari berbagai jenis pajak dan retribusi daerah. 


Pemkab Nunukan juga akan berupaya terus supaya potensi penerimaan anggaran dari berbagai sumber yang dibahas, khususnya yang bersumber dari PAD, lebih optimal dalam potensi penerimaannya.


Selaras dengan harapan fraksi, Hanafiah juga berharap agar peningkatan pendapatan transfer serta capaian target yang lebih baik, sehingga tidak menimbulkan hutang di tahun tahun anggaran berikutnya.


Selain itu, proses penyusunan anggaran SPD akan dikelola dengan merujuk Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman tekhnis pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan surat penyediaan dana atau SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan  pembayaran atas pelaksanaan APBD. SPD disiapkan oleh kuasa BUD berdasarkan anggaran kas.


Selanjutnya Hanafiah menyambut baik ajakan anggota dewan untuk lebih mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan agar lebih memikirkan langkah-langkah inovatif bagi upaya peningkatan pendapatan daerah.


‘’Pemerintah Daerah akan terus berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, akuntable dan transparan. Insya Alloh di tahun yang akan datang pemerintah Daerah dapat mempertahankan WTP kembali atas laporan keuangan,’’kata Hanafiah.


Diakhir penyampaian jawabannya, Hanafiah mengungkapkan terima kasih dan meyakini seluruh masukan, saran dan pandangan maupun kritik yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD didasari dengan niat baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan memaksimalkan penyelenggaraan pembangunan daerah, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.


Ditemui pasca sidang paripurna, ketua DPRD Nunukan Hj.Rahma Leppa Hafid mengaku cukup puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Pemkab Nunukan.
‘’Antara Pemerintah dan DPRD memang seyogyanya harus saling synergy, saling mengisi dan saling terbuka terhadap kewenangan anggaran. Apa yang direncanakan oleh pemerintah, DPRD akan melakukan evaluasi dan pemantauan sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan pembangunan yang dihasilkan benar benar bermanfaat bagi masyarakat,’’katanya.(01)