Pernyataan Bupati Terkait Pemerasan Dinilai Sensasi dan Buat Gaduh

Pernyataan Bupati Terkait Pemerasan Dinilai Sensasi dan Buat Gaduh
Fadly Wira Kusuma ,Ketua LSM LIBAS ( Lidik Perbatasan )

Nunukan - Kemarahan Bupati Nunukan Kalimantan Utara Hj.Asmin laura Hafid, SE.MM kepada dua orang ASN Pemkab Nunukan dengan tudingan melakukan pemerasan terhadap pihak ketiga dinilai sebuah sikap kurang bijaksana.


Sebagai pemimpin daerah, seharusnya Bupati menunjukkan ketegasan dalam bersikap, dengan cara melaporkan kepada Polisi, membawa serta bukti-bukti, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kepolisian.


Ketua LSM Lidik Perbatasan (LIBAS) Fadli mengatakan, Bupati tengah mempertontonkan drama dan membuat sensasi kepada masyarakat yang justru mengesankan cari perhatian jelang musim politik.


"Pemerasan itu pidana, hukumannya gak cukup mutasi atau cuman dimarahi didepan umum, mereka ASN, bukan anak kecil, maka sebagai seorang Bupati, bersikaplah sebagaimana koridor aturan tata pemerintahan yang berpedoman pada undang-undang, laporkan, jangan hanya diumumkan mereka punya salah tanpa konsekuensi hukum,"ujarnya, Sabtu (23/11/2019).


Fadli yang telah melakukan penelusuran atas dugaan pemerasan sebagaimana dikatakan Laura, sangat menyayangkan sikap yang dipertontonkan, terlebih Laura sebagai Bupati melakukan penggerebekan ke Dinas Perhubungan membawa kontraktor.


Bagaimana mungkin seorang kontraktor diajak menggerebek instansi pemerintahan yang justru hal itu menjadi preseden buruk dalam pengelolaan birokrasi.


"Ini apa posisi si kontraktor itu? siapa dia? kenapa bisa diajak sidak pegawai pemerintah? itu perbuatan justru mempermalukan Pemkab sendiri,"sesalnya.


Terhadap kasus ini, LSM LIBAS memiliki pandangan sendiri, setelah melakukan konfirmasi dan klarifikasi, didapati pokok masalah adalah dugaan keluarnya rekomendasi izin trayek kapal SB.Dewa Sebakis Sakti milik salah seorang pengusaha di Nunukan.


Padahal, menurut Fadli, rekomendasi serupa sudah tak terhitung berapa kali dikeluarkan Dishub karena pada prinsipnya rekomendasi diberikan untuk dipergunakan dalam proses selanjutnya yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltara.


"Pihak ketiga juga membantah ada unsur pemerasan, lalu apa sebenarnya yang disoal ini? kalau masalah rekomendasi begitu, orang bisa tertawa terbahak-bahak, makanya lebih baik beberkan bukti pemerasan ke masyarakat, dari pada hanya marah tapi sebenarnya tidak ada bukti,"tegasnya. (Dzulviqor)