Raih Predikat WBK 2021, Kejari Nunukan Akan Tingkatkan Kinerja Meraih WBBM

Raih Predikat WBK 2021, Kejari Nunukan Akan Tingkatkan Kinerja Meraih WBBM
Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Yudhi Prihastoro, SH.MH.
Nunukan – Kejaksaan Negeri Nunukan Kalimantan Utara menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2021 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Kemenpan RB).
 
Penghargaan tersebut diterima pada 20 Desember 2021, sebagai apresiasi atas capaian pembangunan Zona Integritas Instansi dan Lembaga Negara di seluruh Indonesia.
 
Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Yudhi Prihastoro mengatakan, Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
 
‘’Jadi ini menjadi sebuah penghargaan bergengsi, serta pengakuan kinerja langsung dari hasil penilaian Menpan RB, Statistik dan dari KPK. Selain sebuah penghargaan, ini juga motivasi kami untuk memberikan kinerja lebih baik dengan sejumlah inovasi ke depannya,’’ujarnya, Selasa (03/01/2022).
 
Sebagaimana dijelaskan Yudi, dari 420 Satker yang diusulkan seluruh Indonesia, hanya 18 lembaga yang mendapatkan piagam WBK, salah satunya Kejari Nunukan, dan satu-satunya di wilayah Kaltim dan Kaltara.
 
Hal tersebut tidak terlepas dari sejumlah inovasi Kejari Nunukan yang selama ini dilakukan. 
 
Sosialisasi perlindungan dan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat, pembangunan Zona Integritas di sejumlah instansi, pelayanan hukum gratis kepada Pemda atau Badan Usaha Daerah atau masyarakat, sampai program Siap Antar Barang Bukti (Simpati) tanpa dipungut biaya seharusnya menjadi tolok ukur raihan predikat tersebut.
 
Tak bisa dipungkiri, sinergitas dengan seluruh stake holder dan aparat keamanan serta seluruh masyarakat di perbatasan RI – Malaysia menjadi nilai plus. 
 
‘’Kita juga memiliki hubungan yang baik dengan wartawan yang selalu mengedukasi hukum kepada masyarakat melalui karya jurnalistik. Penyampaian yang edukatif tersebut menyumbang penilaian kami. Kami berharap hubungan yang sudah baik bisa terjaga,’’katanya.
 
Aspek tersebut diatas, masih ditunjang dengan survey pelayanan dan kepuasan masyarakat yang menyumbang poin sekitar 40 persen.
 
‘’Kita akan terus tingkatkan kinerja baik ini. mungkin nanti ada inovasi lain terkait minat masyarakat, karena masih sedikit masyarakat yang meminta layanan bantuan dan konsultasi hukum secara online, masyarakat kita masih suka system manual,’’lanjutnya.
 
Yudhi menegaskan, raihan WBK bagi Kejari Nunukan akan membuka peluang sampai menuju ke Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 
 
Predikat yang lebih tinggi dari WBK tersebut, adalah predikat yang diberikan kepada Satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
 
‘’Saya fikir kita akan bisa meraih target WBBM, saya memiliki pengalaman meraih WBK pada 2018 saat bertugas di Bali. Itu predikat WBK untuk Kantor Kejaksaan seluruh dunia. Kejari Nunukan berusaha terus melakukan akselerasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta melakukan inovasi terbaik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,’’katanya.(02)