Satu Satunya Dokter Dengan Sertifikasi HD di RSUD Nunukan Dipindah Tugaskan, Pelayanan Cuci Darah 22 Pasien Jadi Perdebatan

Satu Satunya Dokter Dengan Sertifikasi HD di RSUD Nunukan Dipindah Tugaskan, Pelayanan Cuci Darah 22 Pasien Jadi Perdebatan

Nunukan – Pindah tugas bagi dr.Rahma yang merupakan satu satunya dokter spesialis penyakit dalam dengan sertifikasi hemodialis (HD) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan kekhawatiran keluarga pasien.


Persoalan ini bahkan menjadi heboh karena diposting di media social, dan memicu keprihatinan sekaligus perdebatan.


‘’Was was juga, tidak setenang biasanya juga. Karena kita tahunya dokter yang bertanggung jawab di unit sini (HD) cuman dokter Rahma. Kalau tiba tiba pindah, kita juga tidak nyaman,’’ujar salah satu keluarga pasien, Jamal (28), saat ditemui di sela mengantarkan ibunya Hasnah (60) untuk HD, Sabtu (19/03/2022).


Jamal harus menemani ibundanya selama perawatan. Ia yang tinggal di Desa Sei Bajo, Pulau Sebatik, harus rela menyewa rumah dengan biaya Rp.1,5 juta perbulan, demi efisiensi biaya.


Selama ini, ibunda Jamal, Hasnah, menderita penyakit ginjal, jantung dan diabetes, yang mengharuskannya cuci darah dua kali dalam seminggu.


Saat kambuh, Hasnah akan mengalami sesak nafas. Kepalanya berdenyut dan oleng, sehingga membuatnya langsung lemas.


‘’Saya sudah dua bulan temani ibu cuci darah. Tadinya saya mau menghadap ke dokter Rahma, bolehkah hanya sekali seminggu saja cuci darahnya, karena rumah kami di Sebatik. Biaya pulang pergi juga tidak murah, sekali pergi kan Rp.400.000,’’katanya.


Dari data yang diperoleh media ini, RSUD Nunukan mencatat ada 22 pasien yang dilayani di unit HD.


Persoalan pindah tugas satu satunya dokter dengan sertifikat HD di Nunukan, mengemuka pasca Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid melakukan mutasi terhadap ratusan pejabat di lingkup Pemda Nunukan, Jumat (18/03/2022).


Nama dr.Rahma masuk sebagai salah satu ASN yang dipindah tugaskan ke RS Pratama Sebatik, untuk mengisi kekosongan dokter spesialis.


Hanya saja, posisi dr.Rahma yang menjadi penanggung jawab unit HD, menjadi perdebatan bahkan di kalangan dokter.


Direktur RSUD Nunukan, dr.Dulman mengatakan, pemindahan dr.Rahma adalah demi pemerataan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan RI – Malaysia.


‘’Sekarang penanggung jawab unit layanan hemodialysis adalah saya, setelah dokter Rahma dipindah tugaskan dalam mutasi,’’kata Dulman.


Dulman tidak membantah, satu satunya dokter spesialis penyakit dalam di Nunukan dengan sertifikat HD, hanya dokter Rahma seorang.


Saat dimintai tanggapan terkait, Permenkes RI Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tentang penyelenggaraan pelayanan dialysis pada fasilitas pelayanan kesehatan yang mensaratkan pelayanan penyelenggaraan hemodialysis harus seorang Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH) yang memiliki surat izin praktek.


Atau dokter spesialis penyakit dalam yang terlatih bersertifikat pelatihan hemodialis yang dikeluarkan oleh organisasi profesi sebagai penanggung jawab, Dulman menjawab bahwa dokter Rahma masih memikul tanggung jawab tersebut. 


‘’Kalau dokter Rahma lebih mementingkan masyarakat yang ada di kabupaten Nunukan, bisa saja kan dia tetap jadi penanggung jawab disitu?’’Jawab Dulman. 


Dulman menjelaskan, meski keberadaan dr.Rahma sudah di RS Pratama di luar pulau Nunukan, akan tetapi ia masih bisa melaksanakan tanggung jawab di unit HD dengan melakukan kunjungan sebulan sekali ke RSUD Nunukan untuk supervisi.


Sementara, terkait mekanisme pelayanan pasien HD yang dikhawatirkan bisa mengalami gangguan sewaktu waktu, seperti sesak nafas dan kondisi emergency lain, Dulman menjawab, cukup dengan berkoordinasi dengan bagian ICU juga dokter spesialis penyakit dalam lain di RSUD Nunukan.


‘’Intinya pemindahannya tidak perlu dimasalahkan karena dia menjadi penaggung jawab disitu. Sebulan sekali bisa datang untuk supervisi. Karena seorang ASN dimanapun ditempatkan dia harus siap,’’jawab Dulman.


Penjelasan dr.Dulman ini dibantah oleh Ahli penyakit dalam Konsultan Ginjal Hipertensi Kaltara, dr.Gusti Hariyadi.


Dokter yang bertugas di RSUD dr.H.Jusuf SK Kota Tarakan ini mengatakan, unit HD tanpa keberadaan dokter spesialis penyakit dalam yang bersertifikat HD, ibarat pesawat tanpa pilot.


‘’Tidak layak beroperasi. Sebaiknya ditutup dulu menunggu adanya dokter spesialis penyakit dalam yang bersertifikat HD. Ini beresiko karena menyangkut nyawa manusia,’’ujarnya.


Gusti menegaskan, keberadaan dokter bersertifikasi HD sudah menjadi ketentuan yang diatur dalam perundangan.


Jika sebuah unit HD tidak memenuhi sarat yang ditentukan, tentu saja fatal dan sangat beresiko. Alhasil, pelayanan bagi pasien HD tidak bisa dipertanggung jawabkan.


Ia menambahkan, seorang dokter boleh memiliki tempat praktek lebih dari satu. 


‘’Hanya saja, penanggung jawab HD harus ada di tempat. Dalam artian, ada di area yang masuk akal dan mudah dijangkau. Kasus dokter Rahma, ibarat sebuah pesawat tanpa pilot, meski ada direktur yang menjadi pemilik pesawat tersebut, apakah pesawat bisa terbang tanpa pilot?,’’kata dia.


Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nunukan dr.Sholeh, mengatakan, IDI masih memantau perkembangan kasus yang sedang panas diperdebatkan di kalangan masyarakat ini.


Ia menegaskan, IDI tidak ada hak untuk intervensi Pemerintah terkait kebijakan mutasi dr.Rahma.

 


IDI hanya berkewajiban mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat harus tetap berjalan dan terus berusaha bagaimana agar meningkatkan taraf layanan kesehatan bagi masyarakat.


‘’Kalau untuk kasus dokter dengan sertifikat HD satu satunya yang dipindah tugaskan, kita akan melihat dulu. ini kan ada jaminan pelayanan HD terus berjalan normal di bawah tanggung jawab direktur RSUD. Kita akan melihat, tanggung jawab itu sejauh mana dan seperti apa resikonya,’’kata Sholeh.(02)