Sebanyak 4 Kasus TPPO terjadi di Nunukan Pada 2021

Sebanyak 4 Kasus TPPO terjadi di Nunukan Pada 2021
Rumah penampungan sementara eks ilegal yang di deportasi Malaysia di Nunukan
Nunukan –  Pemerintah Daerah Nunukan Kalimantan Utara mencatat 4 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada 2021.
 
Seluruh korban ditemukan pada saat deportasi eks Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan semua korban berasal dari luar Kabupaten Nunukan.
 
‘’Nunukan adalah perlintasan saja bagi para PMI, sehingga kasus yang ditangani semua berasal dari luar Nunukan. kita mencatat ada empat kasus tahun 2021, dan mereka semua direkrut melalui iklan lowongan kerja di Media Sosial (Medsos),’’ujar Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO), Faridah Aryani, melalui Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Nunukan, Sri Wahyuni, Kamis (23/12/2021).
 
Sebagaimana dijelaskan Sri Wahyuni, perekrutan tenaga kerja di Media social menyasar semua kalangan, bahkan salah satu korban yang tercatat ada yang sarjana.
 
Para korban tergiur dengan iming iming gaji tinggi di perusahaan bonafit, mereka masing masing dijemput oleh agen, untuk lebih dulu dikumpulkan di rumah penampungan, sebelum akhirnya dikirim secara terpisah ke Malaysia.
 
‘’Padahal mereka mendaftar untuk bekerja di perusahaan besar di Pulau Kalimantan. Nyatanya mereka dimasukkan secara illegal ke Malaysia,’’imbuhnya.
 
Dengan kondisi tanpa dokumen, para korban tidak menerima gaji. Seluruh gaji telah diberikan para juragan atau bos yang mempekerjakan mereka kepada agen.
 
Karena dimasukkan secara illegal, para korban tidak berani mengajukan tuntutan atau melaporkan peristiwa tersebut ke otoritas setempat.
 
Yang mereka bisa, hanya bersabar dan menunggu kesempatan untuk kabur dan kembali ke tanah air.
 
‘’Kelemahan kasus dugaan TPPO yang kita temukan di Nunukan adalah para korban tidak mau bercerita dan berterus terang terhadap peristiwa yang dialami. Mereka menganggap itu aib sehingga menutupnya rapat rapat. Mereka juga tidak mau ribet dan akhirnya kasus tersebut tidak terungkap ke public,’’lanjutnya.
 
Sebenarnya, untuk persoalan dugaan TPPO, Kabupaten Nunukan sudah membentuk GT PPTPPO sejak 2019. Anggotanya ada TNI, Polri, instansi pemerintah dan instansi vertical yang membidangi.
 
Tak bisa dipungkiri, beragam kendala penanganan pidana TPPO menjadi aral melintang.
 
Nunukan yang merupakan jalur perlintasan PMI di perbatasan RI – Malaysia ini, belum memiliki lembaga khusus yang concern terhadap masalah kemanusiaan ini.
 
Kewenangan GT PPTPPO juga terbatas, karena hanya bekerja atas SK Bupati. Selain itu, butuh sosialisasi intens mengingat mayoritas masyarakat Nunukan belum memahami ataupun menyadari arti penting dokumen resmi untuk PMI.
 
Sampai saat ini, masih banyak sekali WNI yang nekat masuk Malaysia melalui jalur tikus dengan menggunakan jasa calo/tekong.
 
‘’Saat ini, kebanyakan para pelaku TPPO memanfaatkan kecanggihan technology untuk melakukan perekrutan. Jadi korbannya bukan hanya mereka dengan SDM rendah, bahkan sarjana saja tertipu seperti salah satu korban yang tercatat di tahun 2021,’’kata Sri Wahyuni.
 
Dengan sinergytas GT PPTPPO, masing masing melakukan penanganan sesuai porsi dan domain masing masing.
 
DP3A Nunukan ditunjuk sebagai leading sector karena selama ini kasus TPPO lebih berfokus pada gender perempuan dan anak, padahal jangkauannya jauh lebih luas dari itu.
 
DP3A hanya bertugas melakukan pendampingan secara psikologis, memberikan edukasi dan langkah yang seharusnya dilakukan untuk antisipasi.
 
BP2MI nanti akan melakukan legalisasi, menggandeng Dinas Pencatatan Sipil untuk pembuatan dokumen para korban, sampai memulangkan korban dengan anggaran Negara.
 
Sementara kasus hukum dan keamanan, menjadi bagian institusi keamanan TNI, Polri.
 
‘’Tidak menutup kemungkinan banyak terjadi kasus TPPO. Kami yakin korbannya tak sedikit, tapi mereka sangat tertutup karena tidak mau malu, apalagi harus repot ditanya tanya petugas dan segala macam,’’katanya.(02)