Segera Naik Ke Penyidikan, Jaksa Ancang Ancang Menetapkan Sejumlah Tersangka Kasus Septik Tank

Segera Naik Ke Penyidikan, Jaksa Ancang Ancang Menetapkan Sejumlah Tersangka Kasus Septik Tank
Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Nunukan Bonar Satrio Wicaksono

Nunukan - Pemeriksaan maraton yang di lakukan Kejaksaan Negeri Nunukan Kalimantan Utara dalam kasus dugaan penyelewengan pembangunan tangki septik komunal dan individual di Kabupaten Nunukan, sudah 90 persen rampung dan segera naik status ke tingkat penyidikan.


‘’Kita sudah selesai memeriksa semua saksi dan masyarakat yang perlu kami mintai keterangan dalam kasus septik tank. Mungkin pekan depan status penyelidikan naik menjadi penyidikan,’’ujar Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Nunukan Bonar Satrio Wicaksono, dikonfirmasi, Rabu (09/03/2022).


Sejauh ini, tim penyidik telah memeriksa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pelaksana Teknis (PPK), Pengguna Anggaran (PA), Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan sejumlah perwakilan Kelompok Swakelola Masyarakat (KSM).


Terakhir, penyidik juga meminta keterangan distributor septic tank tahun 2019 – 2020 PT Biotech. Perusahaan ini menjadi perusahaan yang bekerjasama dengan supplier yang ditunjuk untuk pengadaan barang di Nunukan.


‘’Setelah kita naikkan status, akan ada pengumuman nama nama tersangka. Proses masih terus berjalan,’’imbuhnya.


Untuk diketahui, penyidik Kejari Nunukan menemukan fakta baru dalam kasus proyek tanky septik ini.


Diduga terjadi indikasi penggelembungan anggaran, penyelewengan sistem dan penyalahgunaan wewenang, pada proyek serupa yang dikerjakan pada tahun 2018 dan 2019 lalu.


Fakta ini diungkap oleh Kasi Pidsus Kejari Nunukan, Ricky Rangkuty. Ia menjabarkan, ada 117 unit septik tak komunal yang digarap pada tahun 2018 dan dikerjakan oleh 12 KSM dengan anggaran sekitar Rp.4,6 miliar. 


Pada kasus tahun 2019 tercatat ada pengerjaan sekitar 60 unit septik tank komunal yang dikerjakan oleh 5 KSM dengan anggaran sekitar Rp.2,7 miliar.


Sementara di tahun 2020, tercatat ada 132 tangki septik komunal dan 180 unit individual yang dikerjakan oleh 25 KSM dengan total anggaran sebesar Rp.9 miliar.


Ricky menjelaskan, proyek “bermasalah” ini seharusnya dikelola langsung oleh masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM),.


Namun faktanya, ada campur tangan pihak swasta dalam pekerjaan dimaksud.


Selain itu, diduga jenis dan harga barang sudah ditentukan tanpa standar yang jelas.


Bahkan KSM diwajibkan mengambil barang dari supplier yang sudah ditentukan sebelumnya tanpa ada pilihan lain.


Jaksa juga menduga ada keterlibatan warga sipil yang berperan sebagai perantara antara supplier dengan PT. Biotech yang berujung pada praktik penggelembungan anggaran.


‘’Penentuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak jelas, hasil asistensi kita ternyata penentuan HPS tanpa survey. Lebih anehnya lagi bagian keuangan Pemkab Nunukan tidak mempermasalahkan itu,’’ kata Ricky.


Selaras dengan itu, temuan hasil pekerjaan di lapangan juga memprihatinkan. tidak sedikit tangki septik yang mangkrak tidak terpakai.


Bahkan ada yang sudah memiliki kloset, namun biaya untuk pembelian kloset tetap dicairkan.


‘’Fakta lain yang ditemukan jaksa yakni, KPA menanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK), padahal proyek ini dikerjakan oleh masyarakat dan bukan lelang,’’jelas Ricky.(02)