Terbukti Lakukan Pidana Pemilu, Kades Hamid Divonis 3 Bulan Dengan 6 Bulan Percobaan

Terbukti Lakukan Pidana Pemilu, Kades Hamid Divonis 3 Bulan Dengan 6 Bulan Percobaan
Poses persidangan Kades Pembeliangan di Pengadilan Negeri Nunukan, Senin(07/12).

NUNUKAN – Kepala Desa Pembeliangan kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara Hamid, divonis pidana 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan pada kasus dugaan pelaggaran tindak pidana pemilu 2020.


Hamid dinyatakan terbukti bersalah dengan ikut dalam kampanye pemenangan salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid dan Hanafiah (Amanah).


Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Nunukan, Senin (7/12/2020) diketuai majelis Hakim Tony Yoga Saksana, hakim menyatakan, Kades Hamid sebagai terdakwa terbukti melanggar pasal 188 undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.


‘’Kami putuskan 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, dengan denda Rp. 1 juta subsider 1 bulan kurungan,’’ujar Tony.


Vonis ini lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Nunukan Nurhadi yang menuntut terdakwa dengan 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan, denda Rp.2 juta subsider 1 bulan kurungan.


Mendengar putusan tersebut, Hamid menyatakan fikir fikir, demikian juga dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Nunukan Nurhadi.


‘’Terdakwa fikir fikir, kami JPU juga begitu,’’kata Nurhadi.


Ditemui pasca persidangan, Hamid memilih bungkam, ia melambaikan tangan ke awak media dengan artian ‘tidak’ atau no comment sambil berlalu dari gedung PN Nunukan. 


Kasus Hamid menjadi viral lantaran unggahan video yang memperlihatkan dirinya ada dalam kegiatan kampanye pemenangan paslon Petahana di desa Pembeliangan kecamatan Sebuku.


Kasus yang terjadi pada Minggu 1 November 2020, inipun menjadi temuan Bawaslu Nunukan.


Komisioner Bawaslu Nunukan Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu Abdul Rahman saat dikonfirmasi, telah memastikan kegiatan tersebut merupakan kampanye dengan adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Nomor : STTP/93/X/YAN.2.2/2020/Sat.Intelkam.


‘’Kegiatan tersebut juga didokumentasikan petugas Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang bertugas mengawasi kegiatan yang diduga dilakukan di rumah oknum Kades dimaksud.’’kata Rahman.


Aksi Kades Hamid tersebut diduga tindak pidana pemilu, dan terancam Pasal 188 undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.


Pada pasal 188 undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah disebutkan, Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan, atau paling lama 6 bulan. Dan atau denda paling sedikit Rp.600.000 atau paling banyak Rp.6 juta.(Dzulviqor)